Advertorial

Komisi III Nilai Pemerintah Tidak Serius Tangani Jembatan Gantung Desa Pakkasalo

WATAMPONE, KARYA RAKYATKU.COM– Kondisi Jembatan Gantung yang terletak di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone Sulawesi selatan saat ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan, bahkan jembatan ini sudah tidak bisa lagi dilewati kendaraan roda dua.

“Pejalan kaki saja ekstra hati hati untuk melewati jembatan gantung, dan bisa nyawa taruhannya,” jelas Alaiansi Pemuda Mallusestasi Kecamaan Sibulue saat menhadiri Rapat Kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone, Kamis (7/1/2021).

Rapat Kerja Komisi III dengan Dinas Bina Marga dan Cipta Kayra (PUPR sebelumnya) dipimpin Ketua Komisi III Andi suaedi, SH, MH bersama anggota Komisi III lainnya, untuk mengetahui, apakah Pemerintah Kabupaten Bone untuk 2021 mengalokasikan anggaran untuk merehabilitasi Jembatan yang dibangun sejak orde baru ini. Dan setelah Kadis Bina Marga dan Cipta Karya, H. Askar menjelaskan untuk pengalokasian anggaran jembatan gantung yang ada di desa Pakkasalo untuk Tahun Anggaran 2021, Dinas yang dibawahinya tidak menyediakan anggaran.

“Ada anggaran yang disedian dalam APBD 2021 tapi itu Pokok Pokok pikiran Wakil Ketua DPRD Bone Indra Jaya sebanyak Rp. 150 juta dan itu akan kita gunakan untuk merehabilitasi jembatan tersebut,”ungkap Askar.

Kepala Desa Pakkasalo, Andi Muhammad Akbar dan Kepala Desa Mallusetasi Hasanuddin yang hadir juga dalam Rapat kerja, menjelaskan usulan untuk perbaikan jembatan tersebut sudah diusulkan berpuluh-puluh tahun dan sampai saat ini Alhamdulillah belum ada realisasi. Dari Musrembang ke Musrembang
selalu diusulkan dan menjadi skala prioritas usulan kecamatan tapi sampai saat ini tidak ada juga kabar beritanya.

Penjelas Kades Pakkasalo dan Mallusetasi membuat beberapa anggota komisi III mempertanyakan keseriusan pemerintah Kabupaten Bone.

“Pemerintah tidak serius menangani jembatan yang setiap tahunnya menjadi usulan prioritas dalam Musrembang,”ungkap Bahtiar Malla dengan nada tinggi.

Senada dengan Bahtiar Malla anggota Komisi III lainnya Muhammad Ramli juga menyoroti kinerja pemerintah yang dinilai lemah.

“Semestinya Pemerintah harus memprioritaskan pembangunan yang betul-betul menjadi kebutuhan yang sangat urgent masyarakat,”ungkap Wakil Ketua Komisi III ini.

Politisi dari Partai Keadilan Sejartera ini meninta pada Pemerintah Kabupaten Bone agar pembangunan baik jembatan dan sarana lainnya didahulukan yang betul betul urgent.

Masyarakat Desa Pakkasalo dan desa Mallusestasi minta agar jembatan gantung diganti menjadi jembatan permanen yang bisa dilewati kendaraan roda empat, karena selama ini jembatan gantung hanya dilewati kendaraan roda dua.

“Kami butuh jembatan permanen yang bisa dilewati kendaraan roda empat,” ungkap Kades Pakkasalo.

Untuk membanguan jembatan permanen di desa Pakkasalo, dibutuhkan anggaran sekira 10-12 Milyar dan itu belum termasuk perencanaan, penelitian dan uji material yang dibuhkan khususnya materianl dasar pondasi.

Wakil Ketua DPRD Bone, Indra Jaya selaku koordinator Komisi III, mendesak Pemerintah dalam hal ini Kepa Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, untuk menjadikan perhatian dan menjadikan skala prioritas untuk tahun 2022.

“Dalam APBD Perubahan 2021 nanti kalau tidak memungkinkan anggaran untuk pembanguan, setidaknya sudah ada anggaran untuk desain dan perencanaan sehingga betul-betul ada keseriusan untuk pembanguan jembatan Pakkasalo,” kunci Indra Jaya.

Sekadar diketahui hadir dalam Rapat Kerja Komisi III, Sekcam Sibulue, Andi Amri Amin, SH, Kepala desa Pakkasalo Andi Muh. Akbar, Kepala Desa Mallusetasi Hasanuddin, Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya H. Askar dan beberapa orang perwakilan dari Aliansi Pemuda Mallusetasi. (Andi Basri)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top