Berita Utama

Masyarakat Sinjai Gugat SK Gubernur

Gebrakan “dahsyat” diawal kepemimpinan Prof Andalan sapaan Prof Nurdin Abdullah, sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, menerbitkan SK bersama Bulukumba- Sinjai sebagai tuan rumah Porprov 2022 menuai kritik berbagai kalangan. Ada menilai SK tersebut dapat mencederai hati rakyat Sulsel, utamanya masyarakat “Bumi Panrita Kitta” gelar Kabupaten Sinjai, kenapa ? Kerena sebelumnya Sinjai dan Bulukumba adalah masing-masing kabupaten diusulkan sebagai penyelenggara, hingga pihak KONI melakukan voting untuk memilih salah satunya dan dimenangkan oleh Sinjai.

“Saya rasa voting yang dilakukan oleh Pihak KONI Sul-Sel memilih penyelenggara Porprov 2022 sudah benar, kok SK Gubernur justru menetapkan tuan rumah bersama. Ini jelas sangat mencederai hati kami sebagai rakyat Sinjai sekaligus sebagai rakyat Sul-Sel” Ungkap Muhammad Yusuf Buraerah warga Sinjai dengan mata berkaca-kaca menelan kecewa, Senin 8 Oktober 2018 saat berkunjung di salah satu acara kawinan.

Heboh menjadi perbincangan hangat seketika itu, justru banyak warga tidak percaya SK tersebut ditandatangi oleh Prof Andalan yang sangat dikagumi rakyat. Malahan sebagian besar warga menyebut sosok Nurdin Abdullah sebagai leader tangguh, bijak dan sangat demokratis.

“Bapak Gubernur adalah orang hebat, dan saya rasa dalam mengambil kebijakan selalu mengedepankan hasil kesepakan. Tidak mungkin dia (Prof Nurdin red) serta merta merubah hasil kesepakatan KONI. Apalagi keputusan KONI ini lewat voting, terkecuali ada pertimbangan lain, tapi saya rasa tuan rumah tunggal selama ini selalu sukses, seperti di Pinrang baru-baru ini tidak ada kendala dan bahkan saat Prof Nurdin dulu saat menjabat sebagai Bupati Bantaeng juga sukses sebagai tuan rumah” Tutur Yusuf disambut anggukan kepala puluhan masyarakat Sinjai.

Lanjut Yusuf menyebutkan, Prof Nurdin Abdullah memiliki sosok menawar “galau” mampu membaca kesedihan hati rakyatnya, serta mendahulukan prestasi ketimbang hal-hal yang tidak berdampak pada peningkatan prestasi atlet peserta Porprov, hingga Sul-Sel ke depan ada bayangan munculnya atlet tangguh. Ia menilai penetapan SK bersama tidak akan mendongkrak prestasi atlet Sulsel, justru akan berdampak kendornya dukungan warga terhadap pelaksanaan Porprov 2022 nantinya, di mana sejumlah daerah lainnya sudah melakukan protes keras menginginkan hasil voting KONI dijalankan.

“Sebagai rakyat biasa, kami sangat maklumi kalau keputusan Gubernur adalah segala-galanya dan itu tidak bisa diganggu gugat, namun ia (Gubernur red) juga harus mempertimbangkan kebijakannya agar keberadaannya tidak “hambar” di mata rakyat, utamanya masyarakat Sinjai. Pemerintah itu adalah ibu sekaligus bapak bagi rakyatnya, dan saya yakin orang tua tidak akan bikin kebijakan yang melukai anaknya, kecuali barangkali anak tiri” Paparnya.

Lebih jauh dikatakan, suatu apresiasi patut diberikan jika Prof Nurdin memunculkan inovasi dalam menggenjot prestasi Atlet, bukan memunculkan sesuatu yang menyita banyak “kesedihan” (SK tuan rumah bersama red) dari rakyatnya.

“Saya sangat dukung kalau Bapak Gubernur melakukan inovasi yang bisa mendongkrak prestasi generasi muda, bukan memunculkan sesuatu yang menuai kritikan, seperti SK tuan rumah bersama, bakal menjadi catatan kecut di hati rakyat” pungkasnya.

Sumber lainnya menyebutkan, kisruh yang berkembang pasca keluarnya SK Gubenur, Ketua KONI Sulsel, Ellong Tjandra pun angkat bicara.

Menurutnya SK yang dikeluarkan oleh Gubernur sebenarnya tak bisa lagi diperdebatkan, sebab hasil penentuan tuan rumah sebelumnya hanyalah bersifat rekomendasi atau usulan.

“Kami hanya mengusulkan dan itu berdasarkan suara teman-teman di daerah. Tetapi itukan hanya sebatas usulan atau rekomendasi saja, hasilnya tetap didisposisi ke Gubernur,” ujarnya, dilansir TRIBUN-TIMUR.COM.

“Jadi kami tidak bisa apa-apa, kita ini kan hanya anak buah apapun rekomendasinya yang memutuskan tetap Gubernur dan itu memang sesuai aturan berdasarkan AD/ART,” lanjut Ellong

Sementara itu menanggapi terkait protes keras yang dilayangkan KONI Sinjai, Ellong menganggap hal itu sebagai sesuatu yang wajar.

“Itu haknya mereka dan harus kita hargai pula,” tutupnya (Ucp)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top